Manggarai Timur MC — Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Kesehatan memaparkan hasil Audit Kematian Maternal dan Perinatal Kasus kematian ibu dan anak di daerah ini, Jum'at (07/05/2026).
Audit Maternal Perinatal Surveylans dan Respon (AMPSR) mutlak perlu dilakukan karena mayoritas kasus kematian ibu dan bayi sebenarnya dapat dicegah. AMPSR menggeser paradigma audit medis biasa yang sekedar mencari penyebab kematian menjadi sebuah siklus aksi terpadu untuk mencegah kejadian serupa terulang. Audit ini tidak hanya melihat penyebab klinis saja tetapi juga menelusuri secara komprehensif faktor non teknis yang berkontribusi terhadap kematian. Tim audit melibatkan pengkaji lintas profesi seperti Dokter Spesialis Anak yaitu dr. Stephany Adrian, Sp.A, Dokter Spesialis Kandungan yaitu dr. Yohana Joni, Sp.OG dan Bidan. Hasilnya menjadi dasar dalam merumuskan solusi kongkret serta rekomendasi yang bisa diaplikasikan untuk memperbaiki mutu pelayanan di daerah ini.
HASIL PENGKAJIAN AMP-SR KEMATIAN MATERNAL
Berdasarkan hasil audit ini, dalam pemaparannya, dr. Yohana Joni, Sp.OG menyampaikan bahwa terdapat beberapa faktor secara umum yang berkontribusi pada penyebab kematian ibu.
Secara medis, penyebabnya adalah diagnosis utama dan komplikasi yg tidak tepat, tatalaksana penyakit utama tidak adekuat, pemantauan yang tidak adekuat, keterlambatan mulai pengobatan, hambatan ketersediaan fasilitas yaitu komponen transfusi darah dan obat obatan emergensi.
Selain itu ada juga faktor non medis seperti persalinan yang dilakukan di rumah, kurangnya pengetahuan dan pemantauan tanda bahaya pada kehamilan, persalinan dan nifas. SOP untuk standar pelayanan optimalkan belum berjalan menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada penyebab kematian.
Tim pengkaji juga menyampaikan beberapa hal yang harus menjadi perhatian serius dalam pelayanan kesehatan di daerah ini.
Rekomendasi untuk Petugas Kesehatan
Tim pengkaji juga menyampaikan beberapa rekomendasi yang harus menjadi perhatian serius dalam pelayanan kesehatan di daerah ini.
Terdapat enam rekomendasi untuk kelompok petugas kesehatan yaitu peningkatan kapasitas bidan tentang ANC berkualitas, evaluasi berkala kepatuhan bidan dalam pengisian partograf real time, penegasan kepada nakes untuk memastikan persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan.
Sosialisasi SOP pelayanan pasien terutama tata laksana pasien gawat darurat kepada tenaga kesehatan dan dilakukan evaluasi berkala oleh bidan koordinator atau kepala ruangan.
Membuat jadwal petugas kontrol/inventaris alat medis/obat.
Melaksanakan drill emergensi rutin di puskesmas dan rumah sakit.
Rekomendasi untuk Pimpinan Fasilitas Kesehatan :
Pembentukan tim AMPSR Rumah Sakit. Memastikan pelaksanaan audit maternal tingkat rumah sakit dan puskesmas dilaksanakan dalam 3 kali 24 jam setelah kasus kematian.
Membuat sosialisasi SOP. Membuat jadwal pelatihan Gadar Magnet/OJT/drill emergensi maternal dan neonatal secara rutin.
Melengkapi ketersediaan fasilitas transfusi darah (komponen darah) dan peralatan serta obat emergensi di setiap ruang rawat.
Mengaktifkan code blue di rumah sakit.
Membuat alur rujukan yang lebih singkat dan efektif.
Membuat format khusus tentang risiko persalinan dalam rekam medik.
Rekomendasi untuk Kelompok Lintas Sektor dan Masyarakat
Sosialisasi bagi masyarakat terutama PUS dan keluarga tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan.
Mengoptimalkan peran lintas sektor dan organisasi profesi dalam sosialisasi pentingnya persalinan dilakukan di fasilitas Kesehatan.
Peningkatan peran kader posyandu, PKK, Tim Pendamping Keluarga dalam pendampingan ibu hamil dan nifas dan pengenalan tanda bahaya pada kehamilan, persalinan dan nifas.
Peningkatan oeran tokoh agama dan masyarakat dalam sosialisasi perencanaan kehamilan termasuk sosialisasi tanda bahaya pada kehamilan dan persalinan serta memastikan persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan.
Rekomendasi untuk Pemangku Kebijakan
Membuat Perda untuk mewajibkan semua ibu hamil melakukan pemeriksaan ANC sedini mungkin dan persalinan di faskes.
Membuat surat edaran atau penegasan dari Pemangku Kebijakan.
(Diskominfo Matim /2026)
